China: Tarif resiprokal AS rampas hak pembangunan negara Global South

Beijing (KLiCk) – Pemberlakuan “tarif resiprokal” oleh Amerika Serikat dapat merampas hak negara-negara, terutama di belahan bumi selatan (Global South), untuk pembangunan, kata juru bicara Kementerian Luar Negeri China Lin Jian pada Senin (7/4).

Penerapan tarif timbal balik itu, menurut Lin, dipastikan akan menghadapi pertentangan luas dari masyarakat internasional.

Jubir Kemlu China itu dalam sebuah konferensi pers menilai bahwa AS telah bertindak dengan cara yang mengutamakan kepentingannya sendiri sembari mengorbankan kepentingan sah negara-negara lain.

Pendekatan ini menempatkan “America First” di atas aturan internasional, menurut Lin, mencerminkan sikap unilateralisme dan proteksionisme.

Analisis data dari Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) menunjukkan bahwa, di tengah disparitas ekonomi dan dinamika kekuatan yang tidak setara, kebijakan tarif AS akan memperburuk kesenjangan kekayaan di antara negara-negara, di mana negara-negara kurang berkembang menghadapi dampak yang sangat parah.

Tren ini menimbulkan ancaman yang signifikan terhadap upaya-upaya yang ditujukan untuk mewujudkan Agenda Pembangunan Berkelanjutan PBB 2030, ujar Lin.

Dia menuturkan bahwa pemberlakuan tarif pajak yang berbeda oleh AS melanggar prinsip nondiskriminasi Organisasi Perdagangan Dunia, dan juga merusak tatanan ekonomi dan perdagangan internasional normal, serta keamanan dan stabilitas rantai industri dan pasokan global.

Lin menambahkan bahwa tindakan AS itu secara signifikan merusak sistem perdagangan multilateral, menimbulkan ancaman yang serius terhadap proses pemulihan ekonomi global, dan dipastikan akan menuai penolakan meluas dari masyarakat internasional.

Keterbukaan dan kerja sama merupakan tren historis, dan keuntungan bersama dan hasil yang saling menguntungkan merupakan aspirasi masyarakat. Pembangunan merupakan hak universal semua negara, bukan hak istimewa bagi beberapa negara tertentu, ucap Lin.

Dia menekankan bahwa semua negara harus menjunjung tinggi prinsip konsultasi yang ekstensif serta kontribusi dan manfaat bersama.

Selain itu, lanjut Lin, semua negara harus menegakkan sistem internasional dengan PBB sebagai intinya, serta sistem perdagangan multilateral dengan Organisasi Perdagangan Dunia sebagai pusatnya.