Prevalensi stunting naik 26,9% BKKBN Provinsi Gorontalo target turunkan angka stunting sesuai target Nasional 14%
Plt. Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Gorontalo : Aan Ari Witokop
KLiCK Gorontalo – Dalam rangka mewujudkan komitmen pemerintah Indonesia yang telah menetapkan Stunting sebagai isi prioritas Nasional BKKBN Provinsi Gorontalo Mengelar Rapat Koordinasi Satgas Stunting 2024, di Aula Latbang BKKBN Provinsi Gorontalo, Senin 11/11/2024.
PLT Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Gorontalo, Aan Ari Witokop dalam sambutannya menyampaikan Pemerintah Indonesia telah menetapkan stunting sebagai isu prioritas nasional, Komitmen ini terwujud dalam masuknya stunting ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020 – 2024 dengan target penurunan yang cukup signifikan dari kondisi 27,6 persen pada tahun 2019 diharapkan menjadi 14 persen pada tahun 2024.
Lebih lanjut Aan menyatakan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) mendapat mandat sebagai koordinator atau Ketua Pelaksana percepatan penurunan stunting di Indonesia.
Pemerintah telah berhasil menurunkan prevalensi stunting di Indonesia dari 24,4 persen pada 2021 menjadi 21,6 persen pada 2022 dan 21,5 persen di tahun 2023, Saat ini pemerintah tengah berupaya mencapai target prevalensi stunting 14 persen pada akhir 2024.
“Di Provinsi Gorontalo angka prevalensi stunting Provinsi Gorontalo berdasarkan SSGI pada tahun 2022 sebesar 23,8%, mengalami penurunan sebesar 5,2% dibandingkan dengan tahun 2021 yaitu 29%, tetapi pada tahun 2023, berdasarkan SKI, angka prevalensi stunting naik menjadi 26,9%.
Hal ini menjadi tantangan yang sangat berat bagi Provinsi Gorontalo untuk menurunkan angka stunting sesuai dengan target menjadi 14%, namun dengan berbagi upaya kita harus tetap optimis untuk mencapai target tersebut, ungkapnya.
Aan menambahkan dalam perkembangannya, berbagai upaya dalam rangka menurunkan prevalensi stunting di setiap kabupaten/kota menemui beragam dinamika dan problematika yang unik, khas, dan kasuistik, berangkat dari pemahaman ini maka diperlukan treatments dan intervensi aksi yang lebih detail, spesifik, serta intens.
Sejalan dengan penunjukan BKKBN sebagai koordinator atau ketua pelaksana percepatan penurunan stunting di Indonesia, maka BKKBN melalui berbagai program dan anggaran baik di tingkat provinsi maupun di kabupaten/kota melalui DAK telah berusaha mengakomodir upaya untuk percepatan penurunan stunting.
Dirinya berharap bersama dari pihak pihak yang terlibat untuk menyukseskan Program Bangga Kencana sekaligus Program Percepatan Penurunan Stunting dengan harapan mendapat dukungan dan komitmen dari para pemangku kepentingan serta penggerak program di lapangan tutup Plt BKKBN provinsi Gorontalo.(Rdy_01)
